Kita Yang Tak Pernah Belajar Dalam Memilih Pemimpin

Saya akan membicarakan seseorang. Maunya sih saya nggak sebut nama, tapi saya yakin kamu akan bisa menebak siapa dia.

Beberapa bulan yang lalu, saya melihat sebuah konten dari seorang gubernur. Di konten itu, sang gubernur sedang menghentikan truk-truk yang dianggap membuat jalan kotor karena menumpahkan tanah kuning. Dia marah-marah, bahkan sampai mengancam akan menutup perusahaan yang dianggap bertanggung jawab.

Untuk tontonan, ya, itu cukup drama. Terlihat tegas, terlihat berani, terlihat seperti seorang pemimpin yang turun langsung ke lapangan.

Tapi pertanyaannya, apakah cara seperti itu benar-benar menyelesaikan masalah?

Ketika gubernur sudah pergi, siapa yang mengawasi jalan itu? Apakah dia akan terus berdiri di sana setiap hari untuk menghentikan truk yang lewat? Apakah dia bisa mengawasi semua jalan yang ada di wilayahnya?

Yang bekerja "kotor" ya bukan dia. Yang membersihkan sampah adalah petugas kebersihan. Yang melakukan pengawasan adalah orang-orang di lapangan, termasuk aparat yang memang punya tugas untuk itu. Bukan dia.

Seharusnya seorang pemimpin membangun sistem yang membuat semua itu berjalan, bahkan ketika dirinya tidak ada di tempat.

Dan sebenarnya, kalau kita melihat perjalanan Indonesia hampir 20 tahun terakhir, saya merasa kita ini seperti terjebak di antara dua poros.

Dulu, ketika SBY memimpin, kita mungkin bosan dengan gaya kepemimpinan yang terlalu tertata. Omongannya rapi, tidak banyak drama, dan mungkin terkesan tidak terlalu akrab dengan masyarakat.

Lalu kita rindu dengan pemimpin yang lebih dekat dengan rakyat. Yang turun ke lapangan, masuk ke got, melihat langsung kondisi masyarakat, bahkan sampai turun melihat persoalan banjir dan sebagainya.

Kemudian lahirlah sosok pemimpin yang seperti itu. Pemimpin yang dianggap merakyat.

Setelah itu, mungkin kita kembali merasa bosan. Ternyata pemimpin sipil yang terlalu merakyat juga belum tentu dianggap mampu menyelesaikan persoalan negara. Akhirnya kita kembali memilih pemimpin dari militer.

Katanya, kalau negara tidak dipimpin oleh tentara, negara ini akan kacau. Katanya, kita membutuhkan pemimpin yang tegas.

Tapi belum genap dua tahun, kita seperti mulai rindu lagi dengan pemimpin yang merakyat.

Dan sekarang muncul lagi sosok yang surveinya tinggi karena dianggap atau menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang "merakyat" berkat konten-kontennya.

Jadi kalau saya pikir-pikir, Indonesia ini seperti terjebak di antara dua poros.

Poros pertama: kita mengkultuskan militer seolah-olah orang yang berasal dari militer pasti bisa menyelesaikan semuanya karena dianggap tegas.

Poros kedua: kita menyukai drama yang dibuat oleh orang-orang yang mengaku dirinya merakyat. Turun ke jalan, marah-marah, menghentikan truk, masuk ke got, atau melakukan sesuatu yang kemudian menjadi tontonan.

Padahal, menjadi pemimpin itu bukan soal siapa yang paling sering turun ke lapangan atau siapa yang paling keras suaranya.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membangun sistem.

Sistem yang membuat jalan tetap diawasi meskipun gubernurnya tidak ada di sana. Sistem yang membuat aturan berjalan meskipun tidak ada kamera yang merekam. Sistem yang membuat birokrasi bekerja tanpa harus menunggu seorang pemimpin datang dan marah-marah terlebih dahulu.

Karena kalau semua persoalan harus diselesaikan sendiri oleh pemimpin, lalu untuk apa kita punya birokrasi, aparat, aturan, dan sistem pemerintahan?

Masalahnya, kita sebagai masyarakat sering kali lebih mudah terpesona oleh drama daripada oleh sistem yang tidak terlihat.

Kita senang melihat pemimpin marah-marah karena terlihat tegas. Kita senang melihat pemimpin turun ke got karena terlihat merakyat. Kita senang melihat pemimpin melakukan sesuatu secara langsung karena ada yang bisa ditonton.

Tapi kita sering lupa bahwa negara yang baik tidak dibangun dari tontonan.

Negara dibangun dari sistem yang bekerja.

Dan mungkin, selama kita masih terus mencari pemimpin berdasarkan apakah dia terlihat tegas atau terlihat merakyat, kita akan terus berputar di tempat yang sama.

Tapi sayangnya, mungkin masyarakat kita masih butuh beberapa kali salah memilih pemimpin untuk menyadari hal itu.